Dompu- Cakrawalaonline, Kantor Desa Soro Barat di segel warga para demonstran sekitar pukul 10.00 lalu di buka kembali oleh ketua Korlap NASARUDIN, sekitar pukul 13.10. Rabu 24-9-25.
Aksi unjuk rasa tersebut digelar dengan tujuan utama menuntut Kades Soro Barat Kecamatan Kempo, M. Ilyas dapat pertanggung jawab, sesuai Surat pernyataan yang ditandatanganinya didepan para unjuk rasa, meminta bukti spj, penggunaan uang dana Desa tahun 2022-2024.
Para demonstran usai segel Kantor Desa berbondong bondong, menuju Kantor Camat Kempo, menuntut Kades melalui orasinya menunjukan spj penggunaan uang tahun 2022- hingga - 2024.
Camat Kempo Drs.Budirahman atas nama pemerintah menerima para demonstran untuk di mediasi bersama di aula Kantor Camat Kempo.
Dalam tuntutannya, warga kembali menyampaikan sedikitnya lima poin penting yang menjadi sorotan. Pertama, mereka mempertanyakan dasar pembelian tanah kuburan di wilayah Doro Karama yang menelan biaya hingga Rp 300 juta. Menurut warga, lahan tersebut dinilai tidak layak dijadikan area pemakaman, sehingga mereka meminta penjelasan mengenai nilai jual objek pajak (NJOP) serta dokumen pendukung lainnya.
Kedua, massa aksi unjuk rasa menyoroti pembangunan rumpong yang disebut menggunakan anggaran dana desa, namun keberadaan lokasi pemasangannya hingga kini masih belum jelas dan dianggap berada di luar wilayah Desa Soro Barat.
Ketiga, warga mendesak pemerintah Desa/ Kades adanya transparansi dalam penggunaan anggaran kesehatan, yang dinilai belum pernah dijelaskan secara detail kepada masyarakat. Keempat, mereka mempertanyakan pengadaan penggilingan padi yang disebut menelan dana ratusan juta, namun kondisinya tidak sesuai dengan ekspektasi warga.
Kelima, massa aksi unjuk rasa menuntut kejelasan atas program pengadaan bibit dan benih ikan, termasuk jumlah, kualitas, serta mekanisme pendistribusiannya. Tidak hanya itu, warga juga meminta agar pemerintah desa membuka dokumen pertanggungjawaban (SPJ), kwitansi, hasil uji kelayakan, serta sertifikat tanah dokumen pendukung seperti aset PAUD harapnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Desa Soro Barat, Ilyas Wahyudin, S .Ag., memberikan sanggahan di hadapan warga. Ia menegaskan bahwa seluruh dokumen yang dimaksud oleh masyarakat sejatinya ada dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun, dokumen-dokumen tersebut saat ini sedang berada di kantor camat dan juga telah diserahkan ke pihak inspektorat untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut tegasnya.
Camat kempo dan DPRD H.Andi Bachtiar , Syaiful ikhsan.
menjelaskan bahwa audit dan verifikasi penggunaan dana desa bukanlah kewenangan masyarakat secara langsung, melainkan menjadi ranah lembaga pengawas resmi seperti inspektorat , Dinas DPMPD, maupun aparat penegak hukum. Meski demikian, pihak pemerintah desa, katanya , tetap membuka diri untuk berdialog dengan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman ujarnya. Tetapi sudah di lakukan Dialogis di Camat Kempo belum ada kata sepakat.
Dalam forum tersebut, ia akan membawa dokumen serta bukti-bukti yang diminta agar persoalan dapat diselesaikan secara transparasi dan akuntabel di Kantor Camat, agar bisa menunjukan bukti fisik spj, Namun tetap tidak menemukan kata sepakat.
Akhirnya Mantan ketua DPRD yang juga anggota Komisi 1 DPRD, Dompu H.Andi Bachtiar Perintahkan, Camat untuk membuat surat permohonan melakukan audensi dan Rapat Dengar pendapat ( RDPU) bersama masyarakat pada Jumat 26-9-25, terangnya.
(Zun)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar