FMPK Desa TAA Rencanakan Aksi Demo Jilid II, Minta Transparansi LPJ Dana Desa

 

Dompu- Cakrawalaonline , Forum Masyarakat Peduli Keadilan (FMPK) Desa TAA kembali menyuarakan aspirasi warga dengan merencanakan aksi demonstrasi jilid II. Aksi lanjutan ini digagas untuk mendorong pemerintah desa agar segera membuka Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa tahun 2022, 2023, dan 2024.

Koordinator Lapangan (Korlap) FMPK Desa TAA menjelaskan kepada awak media bahwa rencana aksi tersebut bukan bertujuan memprovokasi atau menuduh pihak mana pun, melainkan bentuk dorongan moral agar pemerintah desa lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan desa.

Saat diwawancarai oleh Dorobatanews.net dan Cakrawala Merdeka.com, Korlap FMPK menegaskan bahwa pihaknya hanya menuntut hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terbuka.

> “Kami tidak menuduh siapa pun. Yang kami minta hanya kejelasan LPJ dari tahun 2022 sampai 2024. Ini murni aspirasi warga agar tidak ada kesalahpahaman. Kami ingin pemerintah desa terbuka, supaya masyarakat tahu ke mana arah pembangunan desa ini,” ujarnya kepada jurnalis Dorobatanews.net.

Ia juga menambahkan kepada awak media Cakrawala Merdeka.com bahwa langkah FMPK merupakan upaya bersama menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

> “Transparansi adalah kunci kepercayaan. Kalau laporan keuangan disampaikan dengan terbuka, tidak akan ada prasangka atau isu negatif yang beredar. Justru masyarakat akan semakin percaya dengan kepemimpinan Kepala Desa Sanusi Hamzeh,” tambahnya.

FMPK Desa TAA menegaskan bahwa aksi jilid II nanti akan digelar secara damai, tertib, dan sesuai koridor hukum. Mereka berharap Kepala Desa TAA, Sanusi Hamzeh, dapat memberikan tanggapan terbuka dan mempublikasikan LPJ secara resmi agar tidak menimbulkan dugaan-dugaan yang tidak berdasar di tengah masyarakat.

> “Kami tetap menghormati pemerintahan desa. Harapan kami sederhana: LPJ disampaikan, masyarakat tenang, dan pembangunan bisa terus berjalan dengan baik,” tutup Korlap FMPK dalam wawancara tersebut, ujarnya 14-11-25.!

Dengan demikian, rencana aksi ini bukanlah bentuk konfrontasi atau provokasi , melainkan partisipasi warga dalam mengawal tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, demi terciptanya pemerintahan Desa TAA yang bersih dan dipercaya masyarakatnya.(Z)