Wakil Bupati Dompu Ajukan 2.658 Unit Bantuan RTLH BSPS, Diterima Langsung Wamen PKP Fahri Hamzah.

 

Jakarta-Cakrawalamerdeka.Com.!

Jakarta, 15 Januari 2026

Komitmen Pemerintah Kabupaten Dompu dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat terus ditunjukkan secara nyata. Wakil Bupati Dompu, Bapak Syirajuddin, S.H., secara langsung mengajukan usulan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2006 sebanyak 2.658 unit kepada Kementerian Perumahan Rakyat dan Permukiman (PKP).

Pengajuan tersebut diterima langsung oleh Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Permukiman Republik Indonesia, Bapak Fahri Hamzah, S.E., dalam pertemuan resmi yang berlangsung di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Kabupaten Dompu untuk memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di sektor perumahan layak dan berkelanjutan.

Dalam agenda tersebut, Wakil Bupati Dompu didampingi oleh Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Dompu, Bapak Haerul, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dompu, Bapak Rahmat Hidayat. Kehadiran jajaran ini menunjukkan sinergi kuat antara unsur pemerintah daerah dan unsur politik dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Dompu di tingkat pusat.

Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, menegaskan bahwa pengajuan bantuan RTLH ini merupakan bagian dari upaya serius pemerintah daerah dalam mengurangi angka rumah tidak layak huni dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kita berharap pemerintah pusat melalui Kementerian PKP dapat menjamin keberlangsungan program Perumahan dan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) untuk Tahun 2027–2029, dalam rangka menjawab berbagai persoalan perumahan yang masih dihadapi masyarakat di Kabupaten Dompu," ujar Syirajuddin.

Ia juga menambahkan bahwa kebutuhan perumahan layak masih menjadi isu krusial di sejumlah wilayah Dompu, terutama di kawasan pedesaan dan permukiman padat penduduk. Oleh karena itu, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar program-program strategis dapat berjalan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

Senada dengan hal tersebut, Plt. Kepala Dinas Perkim Kabupaten Dompu, Rahmat Hidayat, menyampaikan bahwa seluruh usulan bantuan telah disusun secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kita berharap pemerintah pusat melalui Kementerian PKP menjamin keberlangsungan program PPKT untuk Tahun 2027–2029. Seluruh usulan telah kami sampaikan secara resmi melalui aplikasi SiBaru dan aplikasi DAK, sehingga dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada," jelas Rahmat Hidayat.

Pertemuan ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi terwujudnya kolaborasi yang lebih erat antara Pemerintah Kabupaten Dompu dan Kementerian PKP, khususnya dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah daerah optimistis bahwa dengan dukungan pemerintah pusat, program RTLH dan BSPS dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Dompu secara berkelanjutan.(*)