YOGYAKARTA Cakrawalamerdeka.com Pemerintah terus mematangkan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Namun, di balik misi mulia meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut, terdapat potensi risiko besar terkait tata kelola dan integritas,tutur KRISNA TRIWANTO S.H., Ketua Panitia Diskusi Publik Nasional,juga selaku Ketua DPW ARIES DIY,yang akan diselenggarakan Sabtu,7 Februari 2026 sampe j 14.00 wib,digedung DPRD DIY.
Menyikapi hal ini, sebuah forum diskusi publik bertajuk "Sosialisasi, Edukasi, dan Diskusi Publik: Tantangan serta Pencegahan Korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis" digelar di Yogyakarta pada Sabtu (7/2/2026). Hadir sebagai narasumber utama, Jhonson Widwan Ginting, S.T., M.M., perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,dan narasumber lainya,keterangan Ketum ALIANSI RAKYAT INDONESIA EMA ( ARIES)
Identifikasi Hambatan dan Gangguan
Dalam paparannya, Jhonson Ridwan Ginting menyoroti bahwa proyek berskala nasional dengan anggaran besar selalu menjadi magnet bagi praktik maladminstrasi maupun korupsi. Ia memetakan empat klaster masalah yang harus diwaspadai:
Hambatan Logistik:
Distribusi pangan di wilayah geografis yang sulit yang berpotensi menyebabkan pembengkakan biaya tak terduga.
Gangguan Data:
Akurasi data penerima manfaat (siswa) yang seringkali tumpang tindih atau tidak diperbarui (update).
Tantangan Kualitas:
Standar gizi yang tidak seragam akibat permainan dalam pemilihan vendor atau penyedia jasa boga.
Ancaman Korupsi:
Adanya potensi kickback (setoran) dalam penunjukan vendor lokal serta pemotongan jatah volume makanan di lapangan.
"Program ini adalah investasi masa depan bangsa. Jangan sampai anggaran yang seharusnya lari ke piring anak sekolah, justru belok ke kantong oknum yang tidak bertanggung jawab," ujar Jhonson di hadapan para peserta diskusi.
Strategi Pencegahan dan Solusi
KPK menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus melibatkan ekosistem pengawasan yang ketat. Beberapa solusi strategis yang ditawarkan dalam diskusi tersebut meliputi:
Menuju Tata Kelola yang Bersih
Diskusi ini diakhiri dengan komitmen bersama antara pemerintah daerah Yogyakarta dan KPK untuk menjadikan wilayah ini sebagai pilot project implementasi Makan Bergizi Gratis yang transparan dan akuntabel.
Jhoson menutup sesi dengan mengingatkan bahwa integritas bukan sekadar slogan, melainkan tindakan nyata dalam menjaga setiap rupiah uang negara demi gizi generasi mendatang.
Demikian siaran pers kemarin disiarkan juga oleh wartawan cakrawalamerdeka.com DIY. (Sab)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar