Taufik, ST.,MT, klarifikasi dugaan penyimpangan dana pertanian.

 Taufik ST, M.T

Mantan Plt.Kadis Pertanian & Perkebunan

Bima, Cakrawalamerdeka.Com. Selaku Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan. Kabupaten Bima, dan Syarifuddin, (tautan tidak tersedia), (tautan tidak tersedia), selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman (Kabid RPLPT), diduga terlibat dalam kasus penyimpangan dana pertanian sebesar 8 miliar rupiah, tidak benar, menurutnya tanyakan kepada 361 kelompok yang pun ya program di tiap tiap kecamatan, Kadis melalui Kabid Syarifuddin S.pt tidak pernah berbuat curang terangnya.

  Taufik menjelaskan bahwa program pusat  melalui kabid rehabilitasi pengembangan lahan Dan perlindungan tanaman (RPLPT)ditujukan kepada sejumlah 361 kelompok tani, kami melibatkan ratusan orang,  tenaga PPl ditiap - tiap Kecamatan, dan staf terangnya.  Dan merujuk pada kucuran dana,  setiap kelompok tani memiliki rekening sendiri. Terkait pengadaan barang dan jasa pendukung yang telah ditunjuk sesuai juknis dan juklak dari pusat serta Daerah tempat pembelian barangnya telah ditentukan, diantaranya  Kelompok Tani Lambu pembelian barangnya di Sape, kelompok tani Kecamatan Woha belinya di Tente, Kelompok Tani Kecamatan Bolo beli di Sila, Kelompok Tani Sanggar dan Tambora pembelian barangnya di Dompu, namun Karena barangnya tidal ada harus belinya di Bima, terangnya.

Laporan dari DPW LSM Kipang NTB, Budiman SH, menuding Taufik dan Syarifuddin melakukan konspirasi terselubung dalam pengelolaan anggaran. Mereka juga dituduh tidak transparan dalam mengelola keuangan negara melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima.

Beberapa proyek yang diduga bermasalah antara lain:

- *Cetak Sawah Baru* di Desa Rai Oi, Kecamatan Sape

- *Pengadaan Handtraktor*

- *Pompa Air dan Instalasi untuk Irigasi Pertanian*

Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada keputusan hukum yang pasti. Namun, LSM Kipang NTB telah meminta Kejati NTB dan BPK untuk melakukan audit secara terbuka, Penasehat HukumTaufik Tasrif SH,  minta tinjau ulang pemberitaanya dan lakukan konfirmasi atas pemebritaan sesuai kode etik jurnalis  harapnya, Tasrif.