Aksi 26 Mei Menguat, PPS Siap Kepung 5 Titik Strategis Desak Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa

 

Sumbawa, Cakrawalaonline - Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali memanas. Presidium PPS menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran pada Senin, 26 Mei 2026 mendatang di 5 titik strategis Pulau Sumbawa sebagai bentuk desakan agar proses pemekaran provinsi segera dituntaskan.

Koordinator Presidium PPS, Koordinator Dompu, menegaskan aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat Pulau Sumbawa atas lambannya prosesi pemekaran yang sudah digulirkan sejak lama. “26 Mei kita kepung 5 titik vital. Ini sinyal kuat ke pemerintah pusat bahwa rakyat Sumbawa, Dompu, Bima dan Koya Bima serius minta provinsi sendiri,” ujarnya, Kamis (26/4/2026).

*5 Titik Aksi 26 Mei 2026:*  

1. *PT AMMAN Mineral* – KSB: Pusat ekonomi tambang Sumbawa.  

2. *Pelabuhan Poto Tano* – KSB: Pintu gerbang utama Sumbawa-Barat.  

3. *Perempatan Lanud Sultan Muhammad Kaharuddin, Brang Biji* – Sumbawa: Jalur vital kota.  

4. *Cabang Banggo/Nanga Tumpu* – Dompu: Simpang penghubung Dompu-Sumbawa.  

5. *Pelabuhan Bima & Pelabuhan Sape* – Kota/Kabupaten Bima : Akses keluar-masuk timur Pulau Sumbawa.

Menurut PPS, pemilihan 5 titik tersebut bukan tanpa alasan. Semua titik adalah urat nadi ekonomi dan transportasi Pulau Sumbawa. “Kalau 5 titik ini lumpuh, artinya pemerintah pusat harus buka mata. PPS bukan wacana, tapi kebutuhan,” tegas [Ilham Yahyu M.H].

PPS menuntut pemerintah pusat dan DPR RI segera memproses RUU Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa yang disebut sudah memenuhi syarat administratif dari 5 kabupaten/kota: Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, dan Kota Bima.

Presidium mengklaim aksi 26 Mei mendatang akan diikuti ribuan massa dari seluruh Pulau Sumbawa. PPS juga membuka ruang dialog, namun jika tak ada kepastian, aksi lanjutan dengan skala lebih besar siap digelar.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kemendagri maupun DPR RI terkait rencana aksi tersebut.

  Terpisah Ilham Yahyu menyampaikan, pada Intinya masyarakat Se- Pulau Sumbawa menanti political Will :

1. Penerintah pusat Dirjen otonomi Daerah Kementerian Dakam Negeri untuk mengajukan rancangan(PPS)untuk ajukan pada DPR RI, melaui komisi II seharusnya, dapat di syahkan untuk menjadi peraturan pemerintah pada tahun 2026 ini.

2. Menurut keseriusan Dirjen Otda, untik melakukan penyerapan aspirasi masyarakat Daerah d pulau Sumbawa, yang menuntut Daera otonomi baru(DOB)Pembentukan provisi pulsu Sumbawa( PPS), Pemekaran dari propinsi NTB, .Salah satu langkah adalah gerakan rakyat se-Pulau Sumbawa. (zun)