Dompu, Cakrawala Merdeka – Lembaga Anti Korupsi Bima, Dompu, Sumbawa menekan Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu agar independen melaksanakan tugas sebagai aparat penegak hukum terkait dugaan penyelewengan dana UPK Kecamatan Kempo.
Ketua Lembaga Anti Korupsi Bima, Dompu, Sumbawa, Ihwan, S.Pd., S.H., M.H., berharap laporan yang sudah mereka masukkan segera ditindaklanjuti. Ia meminta Kejari Dompu segera memanggil pengurus UPK Kempo, mulai dari ketua, sekretaris, hingga bendahara untuk dimintai keterangan.
“Kami minta Kejari Dompu segera tuntaskan laporan kami. Panggil semua pengurus UPK Kempo untuk cari fakta,” tegas Ihwan.
*Dana Rp4 M Mandek, Mengendap di Masyarakat*
Berdasarkan informasi yang dihimpun media, dana UPK sebesar Rp4 miliar rencananya akan dijadikan modal Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma). Namun program tersebut mandek. Uang sudah tidak ada di rekening Bumdesma dan kini mengendap di kelompok masyarakat.
Saat dikonfirmasi wartawan, mantan Ketua UPK Kecamatan Kempo membenarkan bahwa dana tersebut sudah mengendap di kelompok masyarakat.
Ketika ditanya wartawan apakah tidak bisa dilakukan penagihan untuk mengamankan uang negara dengan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas, mantan ketua UPK justru balik bertanya, “Apakah wartawan dapat menggaji kami petugas?”
Ihwan menilai jawaban itu tidak pantas dan menunjukkan lemahnya tanggung jawab pengelola dana negara. Ia menegaskan, dana UPK yang diubah menjadi Bumdesma adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan.
“Ini uang negara Rp4 miliar. Kalau sudah mengendap di masyarakat tanpa kejelasan, itu harus diusut. Kejari Dompu jangan diam,” tegas Ihwan.
Lembaga Anti Korupsi meminta Kejari Dompu bersikap independen dan segera melakukan pemanggilan serta penyelidikan agar ada kepastian hukum.(zun)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar