Cakrawalamerdeka.com.* Kapal praktikum bantuan untuk SMKN 2 Manggelewa, Kabupaten Dompu, NTB, hingga kini belum bisa dioperasikan. Penyebabnya bukan hanya satu, melainkan dua faktor krusial: *biaya operasional yang tinggi dan rumitnya perizinan pelayaran.*
Berbeda dengan SMKN 1 Kempo yang terkendala karena perubahan jurusan, SMKN 2 Manggelewa terkendala secara teknis dan regulasi.
Kepala SMKN 2 Manggelewa, *Akmaludin, http://S.Ag*, yang dikonfirmasi pada 27 September 2026, menjelaskan bahwa untuk mengoperasikan kapal penangkap ikan, sekolah harus mengurus berbagai izin berlapis.
"Biaya solar, perawatan, dan ABK itu besar. Belum lagi perizinan. Kapal tidak bisa asal melaut di Teluk Saleh. Harus ada Surat Persetujuan Berlayar, SIPI, dan izin pengawasan dari KKP. Itu semua rumit dan butuh biaya," ungkap Akmaludin.
Akibatnya, kapal yang seharusnya menjadi media praktikum siswa untuk belajar melaut modern kini hanya menjadi pajangan dan rusak di tempat.
Akmaludin mengaku tidak ada SMKN lain di Dompu yang mau menerima pengalihan aset tersebut jika tanpa skema kerja sama.
"Tidak ada SMKN yang mau menerima, kecuali kerja sama dengan perusahaan agar negara tidak merugi," tegasnya.
Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa bantuan kapal senilai miliaran rupiah untuk SMKN di Dompu tidak dikaji secara matang dari sisi keberlanjutan. Pengadaan kapal dilakukan tanpa menyiapkan anggaran operasional dan skema perizinan, sehingga berpotensi menjadi temuan kerugian negara.
Publik kini menanti sikap tegas dari Dinas Dikbud NTB dan BKAD NTB untuk menentukan nasib dua kapal mangkrak di SMKN 1 Kempo dan SMKN 2 Manggelewa tersebut.
*(z)*
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar