Jakarta, 12 November 2026 — Kepolisian Republik Indonesia secara resmi menyosialisasikan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1937/XI/2024 tentang pelimpahan sebagian wewenang Kapolri selaku Pengguna Barang kepada Asisten Logistik Kapolri, Para Kapolda, serta Para Kapolres Metro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres di seluruh Indonesia.
Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memperlancar dan meningkatkan efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Polri, sehingga proses administrasi dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, tepat, dan akuntabel di setiap jajaran satuan kerja.
Ruang Lingkup Wewenang yang Dilimpahkan
Berdasarkan keputusan tersebut, para pejabat yang menerima pelimpahan wewenang berhak untuk mengusulkan dan menandatangani keputusan terkait lima hal pokok pengelolaan BMN:
1. Penggunaan — penetapan status penggunaan barang milik negara untuk keperluan operasional dan tugas pokok Polri
2. Pemanfaatan — pemanfaatan sementara barang milik negara oleh pihak lain tanpa memindahkan hak kepemilikan
3. Pemindahtanganan — pemindahan hak kepemilikan, meliputi penjualan, hibah, dan tukar-menukar
4. Pemusnahan — pemusnahan barang milik negara yang sudah rusak berat, tidak dapat digunakan lagi, atau membahayakan
5. Penghapusan — penghapusan dari daftar inventaris barang milik negara karena hilang, kadaluwarsa, atau alasan sah lainnya
Tujuan dan Manfaat
Perwakilan yang membacakan materi sosialisasi menjelaskan bahwa langkah ini diambil agar:
- Proses pengurusan BMN di tingkat daerah lebih cepat tanpa harus menunggu keputusan dari pusat
- Pengelolaan aset menjadi lebih tertib dan terstandar sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 serta aturan terkait lainnya
- Setiap jajaran lebih bertanggung jawab atas aset yang dikelolanya di wilayah masing-masing
- Tercipta tata kelola yang transparan dan akuntabel di seluruh jajaran Polri
Tetap Berpegang pada Aturan Induk
Meskipun wewenang telah dilimpahkan, seluruh proses tetap wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk batas nilai barang dan prosedur yang ditetapkan. Setiap keputusan yang ditandatangani wajib didukung dokumen lengkap, diverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelimpahan wewenang tidak mengurangi tanggung jawab pejabat yang bersangkutan atas kebenaran dan kelayakan keputusan yang diambil.
Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1937/XI/2024 ini telah berlaku sejak tanggal ditetapkan. Seluruh jajaran diimbau untuk memahami dan melaksanakan ketentuan ini dengan penuh kedisiplinan dan tanggung jawab guna mendukung tertib pengelolaan keuangan dan aset negara di lingkungan Polri.
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar