Dompu -Cakrawalaonline, Kepala Sahbandar Calabai +Kempo Hanimawengko, melakukan sosialisasi Permenhub no 152, THN 2016, pasal 24 ayat 4 antara lain : menyebutkan terkait legalitas ijin operasional bongkar muat di Pelabuhan Dermaga Kempo, agar memiliki legalitas yang jelas, karena dimana seorang jasa palayanan transportasi laut antar ke berbagai daerah seperti Surabaya, Semarang, Probolinggo, Tanjung Priok bahkan ke luar pulau Jawa seperti Kalimantan harus memiliki legalitas yang jelas. Salah satu syarat yang perlu diperhatikan apabila pengusaha jasa angkutan dapat melakukan pemberian informasi secara Iklan baik media cetak maupun media elektronik .
Sementara di Kempo hanya saja yang Syah Jon cakarudin dan ibu Jon . Yang lain belum memiliki legalitas sehingga menjadi problematis pada daerah pelabuhan Soro Kempo.
Pemerintah melaui Kepala Sahbandar Hani mawengko kepada wartawan menyikapi hal itu akan bekerjasama dengan Disnaker supaya legalitas buruh supaya ada organisasi , baik yang mengatur jasa asuransi, kesehatan dan upah sesuai aturan yang berlaku.
Dengan adanya kesenjangan sosial antara jasa angkutan semen yang ada di dermaga Soro , Hanimawengko menjelaskan kepada wartawan kedepan Dermaga Soro yang lebih baik akan merubah sistim kerja dan tangggung jawab, baik pemilik barang maupun , kapal , perlu adanya ketelitian , pengawasan di pelabuhan buat surat perjanjian agar tidak saling menyalahkan dan saling curiga dalam proses bongkar muat semen mulai dari pelabuhan ke gudang supaya sama sama aman tutur Hanimawengko, 1/4/21.
Terkait dengan sarana dan prasarana untuk kelancaran transpotasi, kepala Sahbandar akan mendorong pemerintah bersenergis melakukan perbaikan jalan masuk pelabuhan , Kasi pelabuhan Anshar SH, minta kepedulian pemerintah agar melayani permintaan pengguna jasa angkutan seperti trek dan mobil yang masuk pelabuhan dermaga Soro .
Kepala Sahbandar Hanimawengko menjelaskan pada wartawan usai kunjungan kerja dan monitoring Bupati Dompu ke calabai 10 April mendatang, Komite II DPD RI, dan DPR RI pusat , akan kami lakukan sosialisasi dan mengundang semua pemangku kepentingan, P B M, ekspedisi, pihak perusahaan kapal dan angkutan untuk mensosialisasikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pemangku kepentingan dan jasa angkutan yang lebih baik di masa akan datang.
Terkait dengan pelabuhan kilo, kami maraton untuk memperjuangkan pembangunan pelabuhan Kilo, Hanimawengko selaku Sahbanfar katanya, bersinergis dengan pemerintah pusat Insaallah mudah mudahan bisa tercapai pembangunan dermaga Kilo pada tahun 2022 mendatang , di karenakan dengan adanya pelabuhan kilo , sangat membutuhkan untuk menurunkan harga logistik, Pupuk, BBM, sembako dan lain lain ungkap Hani di Soro 1/4/21.
Hal itu diungkapkan kepala Sahbandar dan Anshar tetap ekstensi dan sinergis pelabuhan Kempo kami minta pada pemerintah Daerah untuk memberikan kontribusi pembagunan dalam rangka meningkatkan arus transpotasi jasa angkutan .
Di tempat yang sama jam yang berbeda menyinggung kerusakan sarana jalan , Oleh beberapa petugas Pelabuhan Dermaga sebut saja seperti; Hj. Midiman alias ibu Jon ( Kepala Expedisisi ) KM. Sejahtera 25, Syahrul, ( Sekertaris Organda Unit Mamggelewa- Kempo ) sekaligus sebagai Supir Truck pada awal media Kamis, 01/04/2021 di Pelabuhan Dermaga Kempo, meminta kepedulian Pemerintah ujarnya.
Mereka mengeluhkan kondisi Pelabuhan Dermaga Kempo memprihatikan untuk kelancaran Lalulintas laut seperti jalan memasuki areal Dermaga tidak diaspal, jalan hanya tumpukan tanah liat yang kalau musim hujan becek dan lincin. Sehingga laju kendaraan
yang masuk ke Dermaga mengangkut barang harus extra hati-hati.
" Bapak-bapak bisa lihat sendiri kondisi jalan di sekitar areal masuk Dermaga sangat becek dan licin karena tidak diaspal kalau saat musim hujan bahkan kendaraan pengangkut barang harus merayap," ungkap Syahrul ( Sekertaris Organda Wilayah Kempo yang sudah 5 tahun berbakhti di Pelabuhan Kempo dan diiyakan oleh Ibu Jon sembari menunjuk ke arah areal jalan yang dianggap tidak nyaman tersebut.
Di sisi lain yang tak kalah pentingnya yaitu kondisi Jembatan Timbang yang tidak berfungsi dan tidak terawat alias rusak, padahal sarana itu merupakan salah satu kebutuhan vital bagi sebuah pelabuhan.
" Kami minta perhatian semua stakeholder terkait untuk memperhatikan hal tersebut," pinta Ibu Jon dan Syahrul, seraya berharap, "Semoga kedatangan media bisa didengar oleh Pemda setempat." Lanjutnya.
Demikian juga alat penerangan seperti listrik kurang memadai, maka harapan Kepala Expedisi dan Sekertaris Organda Wilayah Kempo serta warga masyarakat setempat, pemerintah kabupaten Dompu harus mau memperhatikan keberadaan pelabuhan Dermaga Kempo. Karena menurut mereka, " Dermaga Kempo merupakan salah satu pelabuhan tertua di kabupaten Dompu," dan butuh diperhatikan demi income daerah Dompu". Harap mereka.
" Jangan sampai hasil daerah Dompu menguntungkan daerah daerah lain," lanjut ibu Jon. Zun
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar