Dompu, Cakrawalamerdekaonline,!- Wacana akan dibangun sekolah rakyat melalui Kementerian Sosial RI mendapat penolakan dari mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kabupaten Dompu.
Bentuk penolakan itu dengan membangun gerakan aksi unjuk rasa secara serentak oleh LMND se Provinsi NTB, pada Selasa 6 Mei 2025.
LMND Kabupaten Dompu menyampaikan aspirasi ini dengan berorasi di depan Kantor DPRD dan Pemda Dompu.
Ketua LMND Dompu, Dimas Satria menilai bahwa, sekolah rakyat yang hendak di terapkan oleh kementrian sosial dengan menggunakan anggaran APBN dan CSR, yang dinilai nantinya akan menamambah beban pemgeluaran untuk negara ditengah pemangkasan anggaran pada 48 Kementrian/Lembaga, karena memang pembangunan sekolah rakyat disinyalir tidak punya Blueprint yang jelas sebagai pedoman yang digunakan untuk menyokong visi panjang pendidikan nasional.
"Kekhwatirnya juga, nanti akan terjadi tumpah tindih kewenangan antara Kementrian Pendidikan dan Kementerian Sosial" Ujar Dimas.
Rencananya, Kemensos akan merekayasa pendidikan ini agar berfungsi dalam memutus rantai kemiskinan melalui program populis Sekolah Rakyat.
Dalam ide Kemensos, sekolah rakyat akan menyasar keluarga miskin ekstrim berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program sekolah rakyat rencana akan dibangun sebanyak 100 unit pada tahun 2025 dengan memakan anggaran 100 Miliar per unit yang berasal dari APBN dan Corporate Social Responsibility (CSR).
"Jika kita menelusuri ide Kemensos akan menambah beban pengeluaran untuk negara, dan belum tentu berhasil mereka dalam memberantas kebodohan dan kemiskinan. Karena selain model asrama, tidak ada perbedaan substansial dari sekolah biasa yang berada dibawah Kementerian Pendidikan Dasar & Menengah. Presiden sebaiknya meninjau ulang program ini dan mengalokasikan anggaran ke sektor yang lebih terukur manfaatnya" Ungkap Dimas.
Lanjut Dimas, Indonesia membutuhkan blueprint pendidikan yang jelas sebagai pedoman untuk mengembangkan pendidikan nasional. Tanpa blueprint, kebijakan pendidikan menjadi tidak terarah, bahkan cenderung serampangan. Program ini hanya akan mengulang kesalahan yang telah terjadi dalam dunia pendidikan selama ini, yang tidak mampu menjawab tantangan nyata dalam sistem pendidikan Indonesia.
Kurikulum yang ada saat ini terbukti tidak mampu meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga perlu dilakukan perubahan mendalam terhadap semua instrumen pendidikan, termasuk kurikulum Sekolah Rakyat. Namun, yang disarankan oleh Kemensos adalah merancang kurikulum khusus untuk Sekolah Rakyat yang hanya mengadopsi kurikulum nasional yang gagal. Hal ini dinilai oleh LMND sebagai langkah mundur, yang mencerminkan ketidak mampuan Kemensos dalam merancang sistem pendidikan yang efektif dan efisien.
"Pemerintahan Prabowo Gibran coba melakukan penghematan dengan pemangkasan anggaran 10 kementrian/lembaga negara, di dalamnya termasuk kementrian pendidikan seharusnya 35 triliun, kemudian di pangkas 8 triliun sehingga menjadi 25 triliun. Program Sekolah Rakyat oleh Kementrian Sosial tentu saja akan berimbas pada kementrian pendidikan Dasar dan menengah , sebab pengelolaan anggaran untuk pendidikan sudah jadi barang tentu akan dibagi keprogram Sekolah Rakyat. Ini menjadi beban baru bagi pendidikan Dasar dan menengah.
PJs Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu dimintai tanggapan terkait dengan sekolah Rakyat sudah jelas, belum bisa membangun sekolah rakyat, karena belum cukup anggaran, dan belum ada fasilitas yang tersedia, sekurang kurang Pemda Dompu memiliki fasilitas 5_10 ha, untuk membangun sekolah rakyat dan penginapan , serta SDMnya.(Z*)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar