Dompu-Cakarawalaonline,Ketua DPRD Ir Muttakun mengungkapkan hasil keputusan Rapat dengar pendapat umum di DPRD Dompu perbub no 41/2024, segera direvisi dikarenakan cacat hukum, dengan adanya ukw, pada salah satu pasal didalam perbup tersebut. Dan dinilai tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama di setiap OPD dan pemerintah Kecamatan dan Desa , seluruh Indonesia baru 20 persen yang mengikuti ukw. Revisi perbub masuk prioritas utama 2025, segera revisi dan secepatnya, terkait ukw, masih dalam taraf rencana dalam waktu 2_3 tahun kedepan ujar ketua DPRD Dompu.
Rapat dengar pendapat mengenai revisi perbup telah disepakati bersama antara DPRD , ekskutif dan para jurnalis yang di pimpin ketua DPRD Ir.Mutakun didampingi ketua komisi 1 Syirajuddin S.Sos, anggota Imansyah , Ewin SH, Ardiansyah. Dari pihak ekskutif Dinas Kominfo,Kabag hukum dan Kabag Umum, 20-5-25.!
Sementara unsur media dan jurnalis ketua Mio dan anggota , ketua siber dan anggota, ketua PWI sekretaris dan anggota.
Ketua DPRD Dompu menyinggung banyak wartawan yang melakukan intimidasi Kepala Sekolah dan Kedes, di Kecamatan Kempo Antra lain wartawan id, sering masuk keluar di sekolah kecamatan Kempo ujar Muttakun ketua DPRD.
Ketua dan sekretaris PGRI Kabupaten Dompu bersama Advokasi bantuan hukum guru kecamatan Kempo ditempat terpisah saat ditanya wartawan tanggapan akan melaporkan wartawan, yang melakukan intimidasi dan pemerasan Kepala Sekolah di Kecamatan Kempo, dan sebaiknya kata sekretaris PGRI Kabupaten Dompu, Burhanuddin M.Pd atas nama kepala sekolah harapkan pada kepala sekolah dan guru jangan alergi dengan wartawan siapkan mental manajemen kepala sekolah yang profesional bukan tugas wartwan yang melakukan audit uang dana bos, tetapi tugasnya inspektorat dan aph tegas sekretaris PGRI Kabupaten Dompu dan Advokasi bantuan hukum guru kecamatan Kempo MZ,tuturnya.!(*)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar