Perampingan OPD Dompu Sangat Prioritas.

 

NTB - Cakrawalaonline, Sejumlah 30 organisasi perangkat Daerah sudah mendekati 5 OPD yang dilakukan perampingan, mengikuti regulasi dari 10 Kementerian yang di pangkas anggaranya oleh presiden , melalui kementerian keuangan Sri Mulyani dengan surat nomor S.- 37/MK.02/2025. Selanjutnya Menteri keuangan Sri Mulyani mengumumkan melalui beberapa media dan You tob yang antra lain 10 Kementerian : 

_ Kementerian keuangan

_ Kementerian pendidikan dasar dan menengah

_ Kementerian agraria dan tata ruang, badan pertanahan Nasional

_ Kementerian PU

_ Kementerian pemuda dan olahraga.

_ Kementerian dalam negeri

_ Kementerian Agama

_ Kementerian kominfo dan digital

_ Kementerian Sosial

_ Kementerian PMK

Selain itu dasar inpres nomor 1 / Tahun 2025.

Terkait dengan anggaran

Adapun OPD yang relevan mendekati perampingan yaitu ; 

  Perpustakaan dan kearsipan dirampingkan dengan Dinas dikdasmen 

  P3 A dirampingkan dengan BKKBN.

_ Dinas tenaga kerja dan transmigrasi di gabungkan dengan DPMPD.

_ Poldagri dirampingkan dengan pol PP.

  perampingan, 25 OPD sudah sesuai dengan nomenklatur kementerian .

 Dan setidak tidaknya Kabid dan kasi dilikuidasi (hapus ) dalam rangka memperkecil anggaran , karena di mana Kabupaten Dompu relatif kecil pendapatan asli Daerah (PAD)hanya menunggu transfer pusat , itupun harus melalui negosiasi dan lobi kepada sejumlah kementerian.

" Nanti, " diawali linear nomenklatur dengan Kementerian,sehingga setiap OPD, mudah berkoordinasi tentang program dan penganggaran, diera pemerintahan Bambang Firdaus dan Syirajuddin SH, menurut rencana akan melakukan perampingan OPD, seperti perpustakaan dirampingkan dengan Dinas pendidikan dasar dan menengah. P3 A digabung dengan BKKBN, Dinas tenaga kerja dan transmigrasi gabung dengan DPMPD, dibawa naungan kementerian PDT.

  Tujuan perampingan agar tidak pembengkakan anggaran dan memperkecil ruang gerak korupsi.

Pemda Dompu harus seiring dengan kementerian agar mudah berkoordinasi sesuai pokok anggaran , karena ada tiga fungsi regulasi birokrasi dan tupoksinya : menjemput anggaran, ketetapan alokasi anggaran efisiensi kerja disetiap OPD , rencana perampingan OPD sebenarnya sejak tahun 2021, sudah ada di bapeda ujar salah satu tokoh politik yg tidak dikorankan, kemudian " Tokoh masyarakat yang tidak disebutkan namanya "sudah masuk reformasi birokrasi Katanya.!

  Selain beberapa dinas diatas yang dapat dipertimbangkan Oleh DPRD Dompu liner di rampingkan Badan penyuluhan pertanian dan dirampingkan dengan Dinas pertanian, dan penyuluhan perikanan dirampingkan dengan dinas induknya dinas kelautan dan perikanan.

   Menyinggung mutasi dan rotasi birokrasi pejabat di Dompu, Bupati Dompu Bambang Firdaus SE, menjelaskan akan ada menurut rencananya bulan Agustus 2025, namun dilihat pembelanjaan saat ini sudah mencapai 47 persen, hari Ini kata bupati telah melampaui 30 persen, tentu Saja harus pangkas anggaran operasional untuk memperkecil anggaran tentu Saja harus dilakukan perampingan opd, karena sesuai aturan baru di tahun 2027, APBD, tidak visa lebih dari 30 %. 

   Ketua DPRD Dompu Ir.Muttakun menanggapi Kalau memang Bupati Dompu melakukan perampingan OPD, DPRD. mendukung karena perampingan multi tafsir tentu akan membuat peraturan Daerah(Perda)yang nantinya akan dibahas di DPRD. Kami DPRD, seiring, sejalan kebijakan yang baik , karena penetapan perda akan merujuk pada struktur organisasi perangkat Daerah di bahas bersama di DPRD jelas Muttakun. 29-7-25.!

  Terkait dengan opd yang di liner atau dirampingkan ditanya wartawan , Ketua DPRD menjawab Kalau ada setiap opd yang fungsinya sama terserah Bupati, karena bupati punya tenaga profesional yang melakukan kajian - kajian untuk membahas struktur OPD, yang di perankan, namun kajian kajian itu tidak sesuai yang dijabarkan DPRD akan mempertimbangkan dan di bahas bersama ekskutif dan legislatif.(Z)