Kades Soro Barat M.Ilyas di Demo Warga Tuntut Transparansi Dana Desa Pada Publik

 

Dompu - Cakrawalaonline, Ratusan warga Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, unjuk rasa turun kejalan dalam sebuah aksi yang berlangsung pada Senin pagi 22-9-25. 

   Aksi unjuk rasa tersebut digelar dengan tujuan utama menuntut KadesSoro Barat Kecamatan Kempo, M. Ilyas dapat transparansi penggunaan dana desa yang selama ini dianggap tidak ada keterbukaan kepada masyarakat.

Dalam tuntutannya, warga menyampaikan sedikitnya lima poin penting yang menjadi sorotan. Pertama, mereka mempertanyakan dasar pembelian tanah kuburan di wilayah Doro Karama yang menelan biaya hingga Rp 300 juta. Menurut warga, lahan tersebut dinilai tidak layak dijadikan area pemakaman, sehingga mereka meminta penjelasan mengenai nilai jual objek pajak (NJOP) serta dokumen pendukung lainnya.

Kedua, massa aksi unjuk rasa menyoroti pembangunan rumpong yang disebut menggunakan anggaran dana desa, namun keberadaan lokasi pemasangannya hingga kini masih belum jelas dan dianggap berada di luar wilayah Desa Soro Barat.

Ketiga, warga mendesak pemerintah Desa/ Kades adanya transparansi dalam penggunaan anggaran kesehatan, yang dinilai belum pernah dijelaskan secara detail kepada masyarakat. Keempat, mereka mempertanyakan pengadaan penggilingan padi yang disebut menelan dana ratusan juta, namun kondisinya tidak sesuai dengan ekspektasi warga.

Kelima, massa aksi unjuk rasa menuntut kejelasan atas program pengadaan bibit dan benih ikan, termasuk jumlah, kualitas, serta mekanisme pendistribusiannya. Tidak hanya itu, warga juga meminta agar pemerintah desa membuka dokumen pertanggungjawaban (SPJ), kwitansi, hasil uji kelayakan, serta sertifikat tanah dokumen pendukung seperti aset PAUD harapnya..

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Desa Soro Barat, Ilyas Wahyudin, S .Ag., memberikan sanggahan di hadapan warga. Ia menegaskan bahwa seluruh dokumen yang dimaksud oleh masyarakat sejatinya ada dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun, dokumen-dokumen tersebut saat ini sedang berada di kantor camat dan juga telah diserahkan ke pihak inspektorat untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut tegasnya.

Lebih lanjut, Ilyas menjelaskan bahwa audit dan verifikasi penggunaan dana desa bukanlah kewenangan masyarakat secara langsung, melainkan menjadi ranah lembaga pengawas resmi seperti inspektorat , Dinas DPMPD, maupun aparat penegak hukum. Meski demikian, pihak pemerintah desa, katanya , tetap membuka diri untuk berdialog dengan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, kepala desa berjanji akan menggelar pertemuan lanjutan pada Rabu 24-9-25, mendatang. 

   Dalam forum tersebut, ia akan membawa dokumen serta bukti-bukti yang diminta agar persoalan dapat diselesaikan secara transparasi Dan akuntabel.

Aksi demonstran warga Soro Barat tersebut mendapat perhatian luas karena mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Warga berharap pemerintah desa benar-benar menunjukkan keterbukaan terhadap kepercayaan masyarakat.

(Zun)