res

Perampingan OPD Mencegah Pembengkakan Anggaran - Cakrawala Online
Segenap Pimpinan dan Keluarga Besar PT Cakrawala Merdeka Mediatama Group Mengucapkan Selamat Dirgahayu Republik Indonesia ke 80

Breaking

Cakrawala Online Hari ini

Festival Lomba Perahu Dayung, Ajang Menarik Wisatawan Dan Silaturahmi

04 September 2025

Perampingan OPD Mencegah Pembengkakan Anggaran

 


Dompu- Cakrawalaonline, Mutasi dan Rotasi adalah hal yang lumrah oleh Bupati dan wakil Bupati Dompu, untuk Pejabat Eselon II, III dan IV di era Pemerintahan Bupati-Wabup Dompu Bambang Firdaus SE, Syirajuddin SH, Setelah menanti 6 (enam) bulan pelantikan tertanggal 20 Februari 2025 lalu di senayan Jakarta. 

   Kini sudah waktunya 6 (enam) bulan tepatnya di tanggal 26 Agustus 2025, masih di pertanyakan anggota dan tim BBF- Dj, bukan saja dipertanyakan namun di Desak oleh masyarakat melalui Tim pungkasnya.


Pasalnya, mutasi dan rotasi hal yang di tunggu-tunggu oleh publik baik di tatanan birokrasi maupun masyarakat Kabupaten Dompu, namun masih memilih dan memilah opd yang dapat bekerja secara profesional.

   Apakah mutasi dan rotasi akan di adakan atau ditiadakan.


Menurut beberapa sumber yang ada di Kecamatan Woja Dompu Dan di Manggelewa bahwa keputusan dan kebijakan politik ada di tangan Bupati-Wabup Dompu, karena selama ini keputusan tersebut tidak jauh dari keputusan dan kebijakan politik yang sudah berlalu pungkasnya. .

 Anggota Tim Dompu " Sld "dan Bhd Manggelewa, saat di tanya wartawan kapan di lakukan mutasi karena wartawan dianggap menulis yang Hoax, kalau tidak menulis lagi tentang mutasi, dikarena sudah dua kali di singgung mutasi pada media cakrawala. Namun Bupati kita pikirkan anggaran Apbd yang sudah mencapai target 37 % yang seharusnya hanya 30 % jelas Bupati beberapa waktu lalu di gedung samakai. Salah satu cara mengatasi kelebihan pengeluaran anggaran adalah perampingan OPD tegas Bambang Firdaus SE, Bupati Dompu !.


   Ketua komisi I Syirajudin mengenai Mutasi memang mutasi ada tetapi bupati melihat kinerja para OPD, yang sesuai dengan kompetensinya.! Anggota DPRD komisi I Kurniawan kalau memang kondisi keuangan cuman 1 triliun lebih, bupati harus berani melakukan perampingan pejabat eselon III Dan IV, Dan OPD yang bisa dirampingkan BKKBN dan DP3 A. Demikian pula anggota DPRD Syaiful Ikhsan mengatakan salah satu dinas yang bisa dirampingkan peternakan dirampungkan Dengan Dinas Pertanian berdasarkan perbub no 28/2023, tentang struktur organisasi perangkat Daerah saranya. (Z)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar