Dompu, NTB, Cakrawalamerdeka.Com.– Menanggapi terkait dengan penggunaan DBHCHT, (40%) atau Rp. 9,934 Miliar yang difokuskan untuk memperkuat pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Dompu Tahun 2025 diduga kuat tidak tepat sasaran. baik yang di alokasikan pada masing-masing Puskesmas maupun kegiatan lainnya di Dinas itu sendiri.
Namun, penggunaan anggaran tersebut diduga kuat dialihkan untuk kegiatan2 yang tidak relevan bahkan diperuntukan untuk sejumlah proyek fiktif, seperti sumur bor dan lainnya
Karena Kepala Dinas Kesehatan Dompu diduga kuat telah menyalahgunakan wewenang dan jabatan dalam mengelola anggaran tersebut untuk memperkaya diri, sehingga tidak tepat sasaran, seperti pada pemberitaan sebelumnya, melalui media ChanelNtbNews.com, Jum’at, (13/02/26), kemarin
Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Dompu, Hj. Omiyati Fatimah, S. Sos, MPH. menyangkal bahwa penggunaan anggaran DBHCHT Dinas Kesehatan sudah sesuai perencanaan.
Kemudian anggaran tersebut di alokasikan untuk Pembelian Ambulans Puskesmas, Proyek Sumur Bor 2 titik, Pembelian Obat DHP (Dihydroartemisinin – piperaquine) atau obat malaria, kegiatan sosialisasi poskes dan kawasan tanpa rokok. Jaminan kesehatan masyarakat yang didata oleh pemerintah, pembelian vaksin anti rabies
“Anggaran yang paling besar untuk JKN, tetapi untuk proyek sumur bor 2 titik itu di cancel karena tidak menghasilkan air dan uangnya sudah di kembalikan ke kas daerah,” jelas Kadis Hj. Omiyati, saat diwawancarai oleh awak media di ruang kerjanya Dinas Kesehatan Dompu, Jum’at (13/02/26)
Sementara ditanyai besar anggaran dari pada masing-masing kegiatan tersebut, dengan enteng, Kadis menjawab bahwa besar anggaran kegiatan tersebut belum dijumlahkan,
“Nanti kita jumlahkan dulu,” kata Kadis terkesan menutup-nutupi besar anggaran dimasing-masing kegiatan tersebut.
“Anggaran yang paling besar untuk JKN, tetapi untuk proyek sumur bor 2 titik itu di cancel karena tidak menghasilkan air dan uangnya sudah di kembalikan ke kas daerah,” jelas Kadis Hj. Omiyati, saat diwawancarai oleh awak media di ruang kerjanya Dinas Kesehatan Dompu, Jum’at (13/02/26)
Sementara ditanyai besar anggaran dari pada masing-masing kegiatan tersebut, dengan enteng, Kadis menjawab bahwa besar anggaran kegiatan tersebut belum dijumlahkan,
“Nanti kita jumlahkan dulu,” kata Kadis terkesan menutup-nutupi besar anggaran dimasing-masing kegiatan tersebut.
Oleh karena itu, dengan tidak beraninya disebutkannya rincian anggaran untuk masing2 kegiatan tersebut, maka semakin kuat dugaan bahwa penggunaan anggaran DBHCHT di Dinas Kesehatan Dompu tahun 2025, untuk peningkatan pelayanan kesehatan tidak sesuai dalam perencanaan atau tidak tepat sasaran.
Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.07/2017, tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBH CHT. Penggunaan tersebut untuk 5 program sesuai UU nomor 39 tahun 2007.
Serta Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, setelah adanya pemberlakuan KUHP Baru penerapan pasalnya berubah dan diterapkan pasal 605 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sementara ditempat terpisah, Korlap AMM, Muhammad Adhim Arsid tetap bersikukuh, apa yang disampaikan pada pemberitaan sebelumnya, bahwa pengelolaan anggaran DBHCHT Dinas Kesehatan Dompu, sebesar Rp. 9,934 Miliar, Tahun 2025, Diduga kuat tidak tepat sasaran atau di korupsi kan secara berjamaah oleh oknum-oknum yang terlibat dalam pengelolaan anggaran tersebut.
Dan lebih-lebih Kepala dinas kesehatan Dompu yang diduga kuat telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dalam mengelola anggaran tersebut sehingga tidak sesuai peruntukannya.(sumber IW)(*)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar