Warga Kampasi Meci minta Trasparan penggunaan Dana Bumdes.

 

Dompu-_ Cakrawalamerdeka.Com.

Warga Desa Kampasi meminta  transparansi pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk tahun anggaran 2023 hingga 2025. Hal ini mencuat lantaran BUMDes yang lama Sampai hari ini belum ada kejelasan. Dana Bumdes, di desa tersebut diketahui baru dibentuk pada tahun 2025, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait penggunaan dana pada periode sebelumnya.

Masyarakat menilai penting adanya keterbukaan informasi terkait aliran dana tersebut, guna memastikan bahwa pengelolaannya dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab.

Mengacu pada regulasi terbaru, BUMDes diwajibkan mengalokasikan minimal 20 persen dari Dana Desa untuk program ketahanan pangan.

 Selain itu, pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengetahui peruntukan dan realisasi penggunaannya.

Sejumlah tokoh masyarakat setempat juga meminta klarifikasi dari pihak terkait mengenai penggunaan dana BUMDes selama dua tahun terakhir. Mereka berharap adanya penjelasan yang jelas dan terbuka demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan desa.

Selain persoalan dana BUMDes, warga juga menyoroti pengelolaan layanan air bersih serta Pendapatan Asli Desa (PAD). Masyarakat meminta transparansi terkait besaran PAD yang dihasilkan dari berbagai unit usaha desa, termasuk pengelolaan air bersih, serta penggunaannya untuk kesejahteraan bersama.

“Warga ingin mengetahui berapa PAD yang diperoleh desa dan bagaimana hasil usaha tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” Ujar "salah satu perwakilan warga.

Transparansi dalam pengelolaan air bersih dan PAD dinilai sangat penting agar manfaat dari sumber daya desa dapat dirasakan secara adil dan merata. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan dapat menyampaikan informasi yang akurat dan terbuka, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga Desa Kampasi.

   Kades Kampasi Meci, saat di konfirmasi Wartawan,  menyikapi Uang Bumdes Sudah di lakukan pembelian lahan, I , kemudian hasilnya diolah lagi untuk pembelian Lahan ke II, dalam rangka meningkatkan panfapatan Asli Desa, dan membantu, para santri yang hidup dibawa garis kemiskinan, ujarnya, 6- 4-26.

  Menyinggung masyarakat yang meminta agar transparansi mengelola keuangan Bumdes, dengan tujuan untuk meningkatkan manajemen keuangan Desa, Kades meminta masyarakat yang mana, katanya, ? Dia tanya balik, kepada wartawan, Kami wartawan nggak bisa membuka nara sumber, melanggar kode etik jurnalis.! Namun disitu Kades melontarkan semua Wartawan fitnah, Dajal katanya. Kades Kampasi meci melanggar UU No 40 thn 1999 tentang Pers, psal 4 penafsiran poin B, mengatakan fitnah berarti tuduhan Tanpa Dasar yang di lakukan secara sengaja Dengan niat buruk, Kades akan menerima sansksi sesuai UU yang berlaku.(*)