MATARAM, Cakrawalaonline– Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengumpulkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Maluku dan Nusa Tenggara (Nusra) dalam Rapat Koordinasi di Ballroom Hotel Merumatta Senggigi, Lombok Barat, NTB, Selasa (19/05/2026).
Bupati Dompu Bambang Firdaus hadir bersama jajaran Forkopimda se-Maluku dan Nusra. Rakor mengusung tema _“Peran Pemerintah Pusat dalam Mewujudkan Peningkatan Sinergitas Menjaga Kerukunan, Keamanan dan Ketertiban Umum”_.
Dalam arahannya, Mendagri meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TPKS) untuk menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban daerah.
Awalnya kegiatan ini merupakan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah berprestasi di wilayah Maluku dan Nusra. Namun atas kesepakatan dengan Menko Polkam, forum tersebut juga dijadikan momentum koordinasi Forkopimda.
Mendagri menyampaikan tiga hal penting yang perlu diperkuat daerah:
1. *Forkopimda* memiliki peran strategis karena mempertemukan seluruh unsur pimpinan daerah yang berwenang menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.
2. *FKUB* berperan penting menjaga kerukunan masyarakat, terutama di daerah yang rentan terhadap isu keagamaan.
3. *TPKS* harus dibentuk dan diaktifkan kembali. Masih ada daerah yang belum membentuk atau mengoptimalkan tim ini.
Pembentukan TPKS merupakan amanat UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, diperkuat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta regulasi turunannya. Tim ini bertugas menyusun rencana aksi penanganan konflik sosial, mulai dari pencegahan, penghentian, hingga pemulihan pasca konflik.
“Penting untuk membentuk tim penanganan konflik sosial. Itu amanat Perpres, PP, dan undang-undang,” tegas Mendagri.
Usai acara, Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, rakor ini menjadi ajang silaturahim, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antarkepala daerah.
“Kehadiran Menko Polkam, Mendagri, Menteri PKP, gubernur, bupati/wali kota, dan pihak terkait se-Maluku dan Nusra membuka akses bagi kepala daerah untuk mengembangkan potensi lokal,” katanya.
Rakor berjalan aman dan lancar. Turut hadir Menko Polkam Djanari Chaniago, Menteri PKP Maruar Sirait, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Hendrik Lewirissa, dan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena._(F/Z)_


Tidak ada komentar:
Posting Komentar