Gubernur NTB: Perlunya Menjaga Kelestarian Hutan

Dompu- Cakrawalaonline Hutan adalah jantung oksigen mari kita jaga bersama jangan sampai rusak ajak Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah saat berkunjung musibah banjir di  Desa Bara Kecamatan Woja Dompu NTB.

Dalam rangka melestarikan hutan Gubernur NTB, Dr.Zulkieflimansyah memberikan contoh menanam pohon kemiri untuk mengembalikan fungsi hutan, membuat  humus tanah dengan ranting dan daun yang telah jatuh ke tanah .     

Kemiri bukan saja mengembalikan  fungsi hutan dan lestarianya  hutan, namun juga meningkat nilai ekonomis relatif tinggi.  Karena buah kemiri nilai jual sekitar 7000/kg. Kalau 1 hektar menghasilkan 100 juta/tahun, sementara kalau harga jagung setinggi tinggi 20 juta/ tahun.

   

Mantan kepala KPH Tambora Burhan Msi mengucapkan terima kasih pada Gubernur mengajak masyarakat Dompu untuk melakukan penghijauan kembali hutan yang gundul ditanami dengan kemiri sesuai dengan pohon yang ditanam Gubernur saat berkunjung ke Dompu, karena prioritas utama KPH Tambora ,  Empang Riwo dan Soromandi.

   

Merujuk pada pengamanan hutan sejumlah kawasan KPH Tambora , Empangriwo ,  pemerintah belum terlambat mencanagkan  program penghijauan kembali dengan kemiri dengan kawasan yang ada di HKM, Hutan Sosial dan Tora, menurut Nasarudin S.Hut saat di konfirmasi wartawan 10/1/20. 

Dalam hal ini Dinas LHK, Pamhut , kerjasama dengan TNI/Polri pemerintah harus mengalokasikan anggaran 10 persen dari APBD Propinsi NTB. Bila terbatas anggaran dapat kerjasama dengan perusahaan gudang  yang mengantongi ijin pembelian jagung, Gubernur salah tafsir ancam cabut ijin, karena dilema di masa akan datang, L. Slamet harapkan alokasikan anggaran Pamhut tambahnya.

   

Ketua komisi I DPRD Propinsi NTB, Syirajuddin SH,  menegaskan pemerintah harus menggelontorkan anggaran untuk meningkatkan pengawasan dengan melibatkan semua pihak yakni TNI/Polri ujarnya.

   

Dan mendukung kebijakan Pemerintah  Gubernur dan LHK mencabut ijin perusahaan yang membeli jagung di kawasan hutan tutupan Negara melibatkan semua pihak , stacholder , tokoh masyrakat , LSM, TNI/Polri dan Pemerintah ungkap politisi PPP Dapil Dompu dan Bima.(Zun)