Pemalang - Cakrawala Online, Selasa(20/4), Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja(kunker) ke DPRD Kabupaten Pemalang.
Rombongan diterima oleh anggota dewan yakni: M. Safi'i(PPP) dan Nuryani(PDIP)serta OPD terkait yaitu: Kadinkes, dr. Sholahudin didampingi beberapa kabid-nya, Direktur RSUD dr. M. Ashari, dr. Sunardo Budi Santoso juga dengan stafnya, hadir pula perwakilan dari dinas pendidikan dan kebudayaan, Kasi.PAUD, Indera.
Setelah kedua pihak menyampaikan kata pendahuluan, dilanjutnya dengan perwakilan dari Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang mengemukakan perihal bahasa yang hendak di-diskusikan yakni mengenai Stunting.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang, Mulya Suryadi, mengungkapkan tentang pernasalahan Stunting di daerahnya yang dinilai pihaknya masih cukup tinggi.
"Di Kabupaten Sumedang persentase jumlah Stunting masih cukup tinggi, 17,8 persen pada tahun 2020 lalu," Ungkap Mulya Suryadi sambil menyatakan bahwa persoalan Stunting seharusnya diemban oleh semua OPD bukan hanya dinas kesehatan.
"Oleh karena itu, kami ingin tahu bagaimana di Pemalang dalam menangani Stunting," Ujar Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang.
M. Safi'i selaku pimpinan rapat mempersilakan dinas terkait untuk menjelaskan Stunting yang ada di Kabupaten Pemalang.
"Stunting di Pemalang hampir sama dengan yang ada di Kabupaten Sumedang, jumlahnya masih cukup tinggi, namun biar lebih rinci, silakan dari dinas terkait untuk menjelaskan," Ucap Safi'i.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, dr. Sholahudin pun menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang, Mulya Suryadi.
"Di tahun 2013, Stunting sempat mencuat di Kabupaten Pemalang karena jumlah prosentasenya yang tinggi yakni 18,6 persen dan untuk lebih tehnisnya, saya persilakan kabid kami untuk menerangkannya," Tutur Kadinkes.
Seorang kepala bidang dinas kesehatan memberitahu mengenai perkembangan Stunting di Pemalang.
"Di tahun 2018, Kabupaten Pemalang ditetapkan sebagai Locus Stunting," Jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa dari tahun ke tahun jumlah Stunting di Kabupaten Pemalang semakin menurun.
"Hal tersebut bisa dilakukan dengan Aksi Konfergensia Stunting yang melibatkan semua OPD," Ungkapnya sambil menyebutkan prosentasi Stunting di Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 turun menjadi 12,68 %.
"Target kami Stunting di Pemalang pada tahun 2024 turun lagi dikisaran 10,5 persen," Harapnya sambil mengatakan bahwa aksi Konfergensia Stunting yang dilaksanakan di Kabupaten Pemalang menduduki peringkat 3 di Propinsi Jawa Tengah.
Kabid pada dinkes ini juga mengungkapkan bahwa ada 2 kelompok dalam Aksi Konfergensia Stunting yang disebut dengan istilah Intervensi.
"Yakni Intervensi Spesifik dilaksanakan oleh dinkes beserta jajarannya dan Intervensi Sensitif yang terdiri dari unsur OPD," Imbuhnya.
Sedangkan dr. Teti yang hadir dalam pertemuan itu menyampaikan berapa panjang bayi baru lahir yang termasuk kategori Stunting.
"Untuk bayi laki-laki 48 sentimeter dan untuk perempuan 47 sentimeter itu berpotensi Stunting," Tandas dr. Teti sambil menjelaskan bahwa yang termasuk Stunting adalah yang kerdil secara fisik dan secara Intelegensia.
"Misalnya, pak Habibie, apakah beliau termasuk Stunting?tidak karena beliau mempunyai Intelegensia sangat tinggi(jenius), beliau dalam bahasa latin disebut dengan istilah Familio Sonsetur atau berperawakan pendek bukan Stunting," Beber dr. Teti.
Dalam kesempatan tersebut, dr. Teti menginformasikan bahwa Kabupaten Pemalang meraih predikat sebagai Kabupaten Inovatif dan Inspiratif.
"Predikat Inovatif karena dinilai memiliki Inovasi berupa kartu bayi yang ada di desa Bulakan Kecamatan Belik, sedangkan predikat Inspiratif dicapai oleh bapak-bapak yang membentuk kelompok yang disebut kelompok laki-laki anti Stunting dengan kegiatan 'Ngopi Mating' singkatan dari Ngobrol Pintar Masalah Stunting," Terang dr. Teti.
Kadindikbud. Kabupaten Pemalang, Mualip, yang pada pertemuan dengan Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang diwakili oleh Kasie. PAUD, Indera, menyampaikan bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan dalam aksi Konfergensia Stunting masuk pada Intervensi Sensitif.
"Kami mempunyai rencana aksi daerah diantaranya program Parenting dan PAUD Holigistik Integratif(PAUD HI)," Kata Indera.
Menurut Indera, PAUD HI melakukan upaya pencegahan Stunting berdasarkan SK PAUD HI nomor 1188.A.444.
"Dimana kegiatannya antara lain: Pengukuran (tinggi badan, berat badan dan lingkar kepala) serta pengecekan (kesehatan, gizi, tumbuh kembang anak) secara periodik," Beber Indera.
Indera menyatakan bahwa 80% program Parenting telah dilaksanakan.
"Dari 30 desa, tersedia 79 layanan PAUD," Pungkas Indera.
Setelah para OPD memaparkan hal yang terkait dengan Stunting, M. Safi'i selaku yang memimpin pertemuan, menanyakan pada tamunya apakah ada yang perlu ditanyakan lagi dan dijawab tidak ada lagi pertanyaan, maka seijin yang hadir, Safi'i menutup secara resmi pertemuan antara Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang dengan pihaknya.
Acara diakhiri dengan tukar menukar Cinderamata keduabelah pihak.
(Reporter:SSBL)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar