res

Wabup Drs. H.Dahlan Sampaikan Penjelasan Rancangan KUA PPAS-Perubahan - Cakrawala Online
Segenap Pimpinan dan Keluarga Besar PT Cakrawala Merdeka Mediatama Group Mengucapkan Selamat Hari Bank Indonesia 5 Juli 2024

Breaking

24 September 2023

Wabup Drs. H.Dahlan Sampaikan Penjelasan Rancangan KUA PPAS-Perubahan

 


Bima - Cakrawalaonline, Rapat Paripurna ke-2 DPRD Kabupaten Bima Jumat (22/9) dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Bima terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 disampaikan Wakil Bupati H.Dahlan M.Noer pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Yasin S.Pdi.



Pada rapat yang dihadiri unsur Forkopimda,  Para kepala OPD dan Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah tersebut,  perubahan kebijakan pendapatan tahun 2023 antara lain diarahkan untuk efisiensi dan transparansi pengelolaan pendapatan daerah, pengembangan konsep pelayanan penerimaan pendapatan daerah berbasis teknologi, data optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan dan ekstensifikasi pajak juga perubahan kebijakan belanja daerah yang diarahkan untuk penyelenggaraan pembangunan prioritas daerah, peningkatan SPM pada pelayanan dasar sektor pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan pengembangan sistem jaminan sosial.


Demikian halnya perubahan pembiayaan daerah yang dialami untuk dapat memupuk merupakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Tahun 2022 untuk pembiayaan program mendesak dan prioritas dalam APBD Tahun Anggaran 2023.


Dahlan memaparkan, gambaran proyeksi  RAPBD-P terdiri dari  target pendapatan sebesar Rp 1,88 Triliun, mengalami kenaikan Rp 22,1 milyar atau  1,19% dari APBD sebelum perubahan sebesar Rp 1,86 triliun.


Komponen tersebut terdiri dari PAD yang direncanakan                           Rp 169,6 milyar, naik Rp 1,5 milyar atau 0,89%. Kenaikan  PAD tersebut bersumber dari lain-lain PAD yang sah dari beberapa Puskesmas yang berstatus BLUD.

Pendapatan transfer dalam APBD-P direncanakan Rp 1,71 triliun, meningkat Rp 20,6 milyar atau 1,22% dari APBD sebelum perubahan sebesar Rp 1,69 triliun. 


 Proyeksi kenaikan pendapatan bersumber dari dana bagi hasil pemerintah pusat.

Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam APBD perubahan direncanakan tetap sebesar Rp 3,83 milyar". Tutup wabub Drs.H.Dahlan M.Noer melalui , Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda, Suryadin S.S, M.Si, 23/9/23.(*zun)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar