Taput-Cakrawalaonline,Penjabat Bupati Tapanuli Utara, Dimposma Sihombing mengatakan, menindaklanjuti arahan Menko Polhukam, Mendagri dan Pj Gubernur Sumut, pihaknya akan memaksimalkan fasilitasi penyelenggaraan Pilkada dan memperkokoh sinergitas Forkompinda bersama stakeholder.
"Sesuai arahan Menko Polhukam, dalam mensukseskan Pilkada di Taput, kuncinya adalah sinergitas unsur penyelenggara pilkada pemerintah daerah, TNI/Polri, media atau pers, partai politik, dan pasangan calon", ujar Dimposma kepada Antara, usai mengikuti Rakor Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI di Medan, Selasa (9/7).
Disebutkan, pihaknya bersama Forkompinda akan melakukan pengecekan kesiapan Stekholder terkait dalam menyelenggarakan Pilkada Taput dan akan melakukan deteksi dini guna mengetahui ada/tiadanya potensi permasalahan yang akan dapat menghambat penyelenggaraan pilkada Taput.
Dengan begitu, kata Dimposma, sinergitas Forkompinda bersama stakeholder akan melakukan tindaklanjut mengatasi masalah yang ada sehingga pilkada berjalan dengan lancar sesuai undang undang yang berlaku.
Menurut Dimposma, disamping terciptanya keamanan serta ketertiban dalam penyelenggaraan Pilkada, salah satu indikator suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi adalah tingkat partisipasi pemilih. Karena itu, dalam pelaksanaan Pilkada Taput 2024, partisipasi pemilih akan menjadi poin atensi untuk dilaksanakan.
"Penyelenggaraan Pilkada hingga tingkat partisipasi pemilih akan kita 'push' dan sosialisasikan, termasuk juga bagaimana mengedepankan netralitas ASN dalam Pilkada," terang Dimposma.
Dikatakan, untuk suksesi penyelenggaraan Pilkada, Pemkab Taput tengah merealisasikan dana hibah untuk tahap kedua bagi penyelenggara Pemilu, baik itu KPU dan Bawaslu, termasuk dana hibah ke Polri dan TNI.
"Selain itu, atensi untuk tingkat partisipasi pemilih akan diupayakan tinggi dan akan segera disosialisasikani dan tetap akan mengedepankan netralitas ASN sampai ke tingkat desa," sebutnya.
Dalam kegiatan Rakor yang menyatukan pemahaman dan tindakan serta membangun sinergitas agar pilkada serentak tahun ini berjalan aman dan lancar sesuai regulasi dan ketentuan, Menko Polhukam RI Hadi Djahjanto mengungkapkan kunci stabilitas politik, hukum, dan keamanan di pilkada serentak ini.
Hadi menekankan, KPU dan Bawaslu harus 'on the track' menjalankan tugas pokok dan fungsi dan kewenangannya, menjaga netralitas, dan menjamin hak pilih rakyat.
Menkopolhukam juga menekankan vitalnya dukungan pemda berupa ketersediaan anggaran, sarana prasarana, dan fasilitas pendukung lainnya.
Menko juga mengingatkan, keamanan dan ketertiban, TNI/Polri juga mesti menjaga netralitas selama kontestasi berlangsung.
Dia juga mengharapkan parpol dan pasangan calon mengikuti semua proses pemilihan dengan baik, tidak curang, dan mengikuti aturan perundangan-undangan yang berlaku.
"Tak kalah penting, peran media, pers untuk memastikan pemberitaan pilkada yang akurat, berimbang, dan tidak ada unsur hoaks," tukas Menko Hadi. Panji Simanungkalit
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar