Dompu - Cakrawalaonline, Puluhan Pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Kabupaten Dompu, Kamis (18/09/2025) melakukan aksi demonstrasi (unjuk rasa) di halaman kantor DPRD Dompu.
Aksi ini, dilakukan untuk menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan, termasuk soal perusahaan tambang PT. Sumbawa Timur Mining (STM) yang ada di Kecamatan HU'u, Kabupaten Dompu, NTB.
Koordinator Lapangan (Korlap) I, Andre, didampingi Korlap II Firdaus, Koordinator Umum (Kordum) I Bung Onal dan Kordum II Afriandin, mengatakan dengan situasi kebijakan pemerintah pemerintah yang caruk maruk saat ini, mendorong gerakan serentak Mahasiswa dan Rakyat, khususnya di Kabupaten Dompu.
Selain itu, menolak berbagai kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Kebijakan yang semakin mempersulit rakyat, disisi lain para wakil rakyat (DPRD) Dompu, kurang terlihat memiliki fungsi dan kebijakan nyata yang dirasakan Masyarakat Kabupaten Dompu.
Khususnya, mengenai tugas DPRD dalam melakukan pengawasan.
Hal ini, terbukti mengenai transparansi keberadaan PT. Sumbawa Timur Mining (STM) yang ada di Kecamatan HU'u. Jika kejelasan perusahaan tambang masih belum jelas, agar dilakukan pemberhentian proses eksplorasi dan eksploitasi di areal pegunungan Kecamatan HU'u, agar tidak menimbulkan gejolak ditengah Masyarakat.
Selain masalah pertambangan, juga mengenai masalah Gas LPG 3 KG dan pupuk bersubsidi yang sampai saat ini belum ada solusi yang dirasakan masyarakat, baik pembentukan tim pengawasan yang mengontrol langsung Gas LPG dan pupuk subsidi. Kelangkaan dan kenaikan harga dari HET yang ditetapkan pemerintah. Begitu juga harga pupuk bersubsidi.
Tidak hanya itu, sampai saat ini Pemda juga belum memberikan solusi terkait dengan Lapak PKL yang sebelumnya dibongkar oleh pemerintah. Hal yang sama, juga menyangkut anggaran DBHCHT yang dinilai tidak transparan dan masalah tenaga honorer yang belum masuk dalam database dan Paruh Waktu yang seharusnya menjadi perhatian serius oleh Bupati dan DPRD Dompu.
"Belum lagi, persoalan APBD Dompu yang diduga telah terjadi pemangkasan. Bupati Dompu mengeluarkan kebijakan dengan membentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) dengan gaji yang lumayan tinggi, namun kinerja yang dilakukan tim setempat belum dirasakan Masyarakat Dompu," ujarnya.
Berangkat dari berbagai persoalan ini, ARM mendesak DRPD dak Bupati, agar transparansi pengawasan dan pengawasan terhadap keberadaan PT. STM. Mendesak DRPD, agar segera membentuk tim pengawas terkait melonjaknya harga Gas LPG dan pupuk bersubsidi, termasuk mencabut izin pupuk bersubsidi bagi ASN.
Meminta kepada Bupati dan DPRD Dompu, agar transparansi soal anggaran DBHCHT dan memastikan anggaran di OPD-OPD (Organisasi Perangkat Daerah) berjalan dengan baik. Bupati juga perlu menyediakan ruang untuk pedagang kaki lima (PKL).
Selain itu, pemerintah juga agar memperhatikan tenaga honorer yang ada di Kabupaten Dompu. Segera buat Perbup perlindungan Petani. Berikan kejelasan mengenai apa yang sudah dilakukan TP2D dan bila perlu tim tersebut dibubarkan saja. Meminta kepada Bupati dan DPRD, agar segera menghadirkan Pertamina dan Distributor LPG dan Pupuk Bersubsidi.
"Jika semua tuntutan dan aspirasi kami ini tidak direspon, maka kami akan terus melakukan demo," tegasnya.
Pantauan langsung Wartawan Topikbimadom, dan Cakrawala aksi demo di kantor DPRD Dompu, ini dikawal dan jaga secara ketat langsung Aparat Kepolisian Polres Dompu, Sat Pol PP Dompu dan lainnya. Sampai berita ini naik, aksi demo masih terus berlangsung. Setelah Itu, AMR menggelar aksi didepan kantor Bupati Dompu .
Menanggapi aspirasi tuntutan Demonstran Ketua DPRD Dompu , Ir.Muttakun menjelaskan bahwa bentuk pengawasan lonjakan harga gas LPG, sudah membuat Tim oleh Bupati Dompu Dan DPRD, melibatkan semua unsur pemerintah dan opd, selain Itu DPRD dan pemerintah mengatasi dengan membuat SPBU khusus gas LPG tegasnya.
Terkait Dengan PT.STM, segera melakukan eksplorasi DPRD mendorong langsung kementerian ESDM, untuk cepat eksplorasi dalam rangka menanggulangi penanggungan Serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait Dengan honorer yang tidak diakomodir melalui PPPK paru waktu , Pemerintah Dan DPRD Akan berusaha mendongkrak pemerintah pusat untuk membuka peluang, dalam rangka mengurangi angka pengangguran.
Dalam kesempatan tersebut merujuk pada perlindungan petani, Dinas pertanian dan perkebunan sedang menggodok melalui biro hukum propinsi Dan kabag hukum setda Dompu. Ujar kabag hukum, .
Masih menanggapi tuntutan demonstran terkait Dengan kelangkaan pupuk menurut pihak Gudang pupuk di Desa Dorokobo Kecamatan Kempo, tidak Ada , pihak GUdang tetap menyalurkan sesuai kebutuhan kelompok tani di Kabupaten Dompu, ujarnya saat dikonfirmasi wartawan . Demikian pula pernyataan distributor Dan pengecer CV oil co Desa Kempo Kecamatan Kempo bahwa pupuk melebihi target ungkapnya. (Z)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar