Wabup Dompu hadir musyawarah perencanaan pengembangan Kopetensi pegawai negeri sipil . !
Mtaram-Cakrawalaonlie.! Wakil Bupati Dompu Syirajuddin SH, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pengembangan Kompetensi (MPPK) sekaligus Rapat Koordinasi Kepegawaian (RKK) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Ballroom Astoria Hotel Mataram, pada Senin 08/12/2025. Kegiatan ini diikuti oleh para pimpinan BKPSDM, pejabat kepegawaian, dan Kepala Daerah, perwakilan pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB.
Acara dimulai dengan pembukaan resmi serta laporan panitia mengenai urgensi penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh NTB. Dalam laporan tersebut disampaikan bahwa dinamika pembangunan daerah dan transformasi digital dalam pelayanan publik menuntut ASN yang semakin kompeten, inovatif, dan adaptif. Karena itu, perencanaan pengembangan kompetensi menjadi tahap awal yang sangat strategis.
Dalam sambutannya Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal, S.IP., M.Hub.,Inter menekankan pentingnya Manajemen Talenta sebagai instrumen utama sistem kepegawaian. Beliau menegaskan bahwa "setiap jabatan harus diisi oleh orang tepat di tempat yang tepat, Sistem ini mendorong orang berkompetisi berbasis kinerja, bukan kedekatan politik, Provinsi NTB diharapkan menjadi salah satu daerah yang menerapkan Manajemen Talenta secara menyeluruh untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan akuntabel," ujarnya.
Gubernur NTB Menambahkan bahwa perkembangan zaman yang semakin cepat menuntut perubahan pola kerja birokrasi. Menurutnya, pengelolaan ASN tidak lagi dapat dilakukan secara konvensional, namun harus berbasis kebutuhan jabatan, kinerja, dan kompetensi.
Gubernur juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.
“Pengembangan kompetensi ASN adalah investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas layanan publik, baik di provinsi maupun daerah, serta keberhasilan program pembangunan,” ungkapnya.
Kepala BKN RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H yang hadir dalam kesempatan tersebut sebagai Pembicara Utama (keynote speaker), turut memberikan arah kebijakan terkait penguatan sistem merit di seluruh pemerintah daerah. Beliau menekankan bahwa penerapan sistem merit bukan hanya tuntutan regulasi, melainkan kebutuhan fundamental dalam menciptakan birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik-praktik non-objektif.
Kepala BKN menjelaskan bahwa manajemen talenta (talent management) akan menjadi instrumen penting dalam menentukan penempatan aparatur, pengembangan karier, hingga penyiapan calon pemimpin birokrasi masa depan. Beliau juga mengapresiasi komitmen pemerintah daerah di NTB yang dinilai cukup progresif dalam memperkuat manajemen SDM aparatur.
"Manajemen Talenta Merupakan Instrumen untuk mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah, pada prinsipnya Kepala Daerah harus memilih SDM yang cocok untuk menempati tempat yang tepat" tutupnya.
Salah satu agenda utama dalam kegiatan tersebut adalah Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Kompetensi antara BPSDMD Provinsi NTB dengan pemerintah kabupaten/kota se-NTB. Kerja sama ini mencakup penyusunan rencana pelatihan berbasis kebutuhan kompetensi jabatan.
Kerja sama ini diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala pengembangan SDM Aparatur, seperti keterbatasan anggaran, ketidaksesuaian jenis pelatihan, dan kurangnya ketersediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan. Melalui kolaborasi tersebut, seluruh daerah di NTB diharapkan memiliki standar pengembangan kompetensi yang lebih seragam, efektif dan terstruktur.
Selain itu, dilakukan pula Penandatanganan Komitmen Bersama Penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta antara Pemerintah Provinsi NTB dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota. Penandatanganan ini dipandang sebagai momentum penting bagi NTB dalam memperkuat implementasi reformasi birokrasi.
Kehadiran Wakil Bupati Dompu dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Dompu dalam mendukung kebijakan nasional maupun provinsi terkait pengembangan kualitas ASN. Dalam beberapa sesi diskusi, Wakil Bupati juga berpartisipasi aktif dalam pembahasan terkait tantangan pengembangan kompetensi di daerah, mulai dari penyusunan anggaran, kebutuhan pelatihan spesifik, hingga strategi pemetaan talenta.
Pemerintah Kabupaten Dompu berharap bahwa hasil musyawarah dan koordinasi ini dapat memberikan pedoman tekhnis yang lebih jelas, sekaligus mendorong peningkatan profesionalitas ASN di lingkup Pemkab Dompu. Dengan semakin kuatnya sistem merit dan manajemen talenta, pelayanan publik diharapkan menjadi lebih responsif, efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Musyawarah Perencanaan Pengembangan Kompetensi dan Rakor Kepegawaian ini diharapkan menjadi langkah konkrit dalam memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas SDM Aparatur di seluruh wilayah NTB.(*)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar