Dompu- Cakrawalaonline,Sorotan publik terkait surat yang diduga belum diturunkan yang mengguncang dunia pemerintahan mengarah pada motif adanya dugaan tindakan Kadis DPMPD, Agus Salim, kemaren saat dikonfirmasi media enggan tidak mau komen 3 -12-25, Namun hari ini ada pencerahan telah sadar bisa memberikan solutif pada
Mantan Anggota DPRD Dompu, Yatim Gatot, dan H.Abdul Muis, yang menilai sikap Kadis yang enggan menindaklanjuti surat persetujuan karena ditandatangani Wakil Bupati saat Bupati berada di luar daerah, bukan sekadar maladministrasi, DPMPD melanjutkan prosedural sesuai permendagri no 14 tahun 2016.
Menurutnya, langkah tersebut justru dapat mengarah pada tindakan memecah belah hubungan harmonis antara dua pimpinan daerah yang sedang membangun Daerah menuju Perubahan.
Agusalim melalui Camat Dompu Iksan S,Sos menyebutkan , surat resmi yang ditandatangani oleh Wabup memiliki kekuatan hukum yang sama karena bertindak atas nama Kepala Daerah yang bertugas di luar Daerah.
“Wabup pimpinan Daerah Dia punya hak dan kewenangan menjalankan tugas pemerintahan bila Bupati berhalangan.
“Jangan sampai muncul kesan Wabup tidak dihormati dan suratnya dianggap tidak sah. Itu penghinaan terhadap sistem pemerintahan daerah,” harap Tokoh Politik.
Yatim bahkan menduga, penahanan surat ini dapat saja terkait kepentingan tertentu atau permainan politik dalam struktur Pemerintah Desa, Kadis ditanya terkait surat masih di tahan di Dinas DPMPD, No Coment ujarnya di aula pendopo Bupati Dompu 3- 12 - 25.! Alhamdulillah pada hari Kamis 4 Desember 2025, kultum surat masih di tangan Kadis, masih dalam taraf proses, dan solutif dibicarakan secara internal diruang Kadis DPMPD, yang dihadiri oleh Tim Desa Kareke, Kades Kareke, Kadis DPMPD, Poldagri camat Dompu Iksan S,Sos, M.SI,.
Camat Dompu Iksan S. sos, saat di tanya wartawan terkait Surat SK, yang telah ditandatangani wakil Bupati Dompu, Camat menjelaskan sudah melalui mekanisme, memberikan rekomendasi Desa, pemetintah Desa meneruskan ke DPMPD, lalu di teruskan ke Bupati, dan wakil Bupati, kemudian Bupati saat berada di luar Daerah, maka ditandatangani oleh wabub Syirajuddin SH. kemudian diteruskan ke DPMPD, saat ini masih di Dinas DPMPD.
Camat Dompu Iksan S,Sos, menjelaskan terkait dengan Surat yang ditanda tangani wakil Bupati masih kita tindak lanjut, Pada prinsipnya Dinamika sebuah prosesi kinerja pemetintah dilematis, karena tidak bisa membedakan semua yang ada diruang publik, ada kekeliruan dan kekurangan, kejanggalan dan yang salah dapat diperbaiki, namun yang jelas semua keputusan ada dampaknya, kemaslahatan dan kehidupan hal yang wajar, dalam dunia Pemerintahan. Kadis DPMPD mengakui terdzalimin. dll, lapang dada memang dalam pelayanan publik siap dilederai, mudah mudahan dengan krtik dan saran semakin berkiprah terhadap yang baik.
Menyinggung kedua Pimpinan Daerah masih dalam solidaritas terbaik membangun Daerah 5 tahun kedepan , hal itu kita tidak perlu bicara lebih jauh dalam ruang publik, mari kita sama sama mengedepankan pelayanan publik yang semakin solid dan maju.ajaknya.Z
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar