Dompu-Cakrawalaonline ,semakin tajam sorotan publik dan semakin mengarah dengan adanya dugaan motif tindakan Kadis DPMPD, Agus Salim, saat dikonfirmasi media enggan tidak mau komen 3 -12-25.!
Mantan Anggota DPRD Dompu, Yatim Gatot, dan H.Abdul Muis, menilai sikap Kadis yang enggan menindaklanjuti surat persetujuan karena ditandatangani Wakil Bupati saat Bupati berada di luar daerah, bukan sekadar maladministrasi, DPMPD melanjutkan prosedural sesuai permendagri no 14 tahun 2016.
Menurutnya, langkah tersebut justru dapat mengarah pada tindakan memecah belah hubungan harmonis antara dua pimpinan daerah yang sedang membangun Daerah menuju Perubahan .
“Kadis diharapkan agar jangan coba-coba membenturkan Bupati dan Wakil Bupati Dompu. Itu sangat berbahaya bagi stabilitas pemerintahan,” yang searah seperjuangan tegas H.Abdul Muis.
Ia menyebut, surat resmi yang ditandatangani oleh Wabup memiliki kekuatan hukum yang sama karena bertindak atas nama Kepala Daerah yang bertugas di luar Daerah.
“Wabup bukan figuran. Dia punya kewenangan penuh saat Bupati berhalangan. Kalau Kadis menolak menindaklanjuti, itu sama saja merusak tatanan pemerintahan,”membangun sesuai visi- misinya tegasnya.
Yatim mendesak Bupati Dompu agar mengambil sikap , ketika kejadian seperti ini berpotensi menggerogoti marwah kepemimpinan Daerah dalam membangun Dompu lima tahun kedepan.
“Kalau dibiarkan, ini akan mencoreng marwah pimpinan Daerah, tentu saja Bawahan akan seenaknya membangkang, memilih-milih perintah atasan mana yang mau dijalankan,” ujarnya.
Ia memperingatkan bahwa tindakan Kadis dapat berdampak pada munculnya conflict of authority yang mengacaukan keadaan pelayanan publik.
“Jangan sampai muncul kesan Wabup tidak dihormati dan suratnya dianggap tidak sah. Itu penghinaan terhadap sistem pemerintahan daerah,” tegasnya lagi.
Yatim bahkan menduga, penahanan surat ini dapat saja terkait kepentingan tertentu atau permainan politik dalam struktur Pemerintah Desa, Kadis ditanya terkait surat masih di tahan di Dinas DPMPD, No Coment ujarnya di aula pendopo Bupati Dompu 3- 12 - 25.
“Kalau surat resmi sudah final, tapi masih diperlambat, itu rawan ada kepentingan di belakangnya. Harus dibuka sesuai prosedural.
Situasi ini , kini menjadi ujian serius bagi, Bupati Dompu dalam menjaga wibawa dan marwah kendali pemerintahan. Begitu juga dengan Wakil Bupati Dompu sebagai pemegang mandat yang sah, sesuai UU yang berlaku. Dan DPMPD untuk memastikan birokrasi tidak diperalat kepentingan pribadi, atau merujuk pada kepentingan politik, akan menjadi sasaran masyarakat Kecil dan roda pemerintah Desa jadi terhambat akibat ulah Kadis DPMPD Agusalim.
Camat Dompu Iksan S. sos, saat di tanya wartawan terkait Surat SK, yang telah ditandatangani wakil Bupati Dompu, Camat menjelaskan sudah melalui mekanisme, memberikan rekomendasi Desa, pemerintah Desa meneruskan ke DPMPD, lalu di teruskan ke Bupati, dan wakil Bupati, kemudian Bupati saat berada di luar Daerah, maka ditandatangani oleh wabub Syirajuddin SH. kemudian diteruskan ke DPMPD, saat ini masih di Dinas DPMPD.(Z)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar