Dompu- Cakrawalaonline, Ketua lembaga anti Korupsi Bidom, Sumbawa, Desa Soro Kempo, Dompu meminta Komisi I DPRD Dompu untuk melakukan klarifikasi terkait Dana UPK Kempo yang diduga dikorupsi. Dana ini berasal dari hibah luar negeri (GNO) untuk pembangunan kecamatan dan dikelola melalui Dinas DPMPD saat H. Supardin menjabat sebagai Kepala Dinas.
Ketua Lembaga Anti Korupsi Bidom, Ihwan, bersama pengawas Syamaudin H. Talib dan tokoh masyarakat Wahyudin AR, mendesak agar BPK, Kejati Mataram, dan Kejari Dompu mengaudit petugas UPK yang diubah menjadi BUMDESMAS. Dana yang dikelola mencapai Rp4 miliar dan diduga digelapkan oleh beberapa pihak, termasuk Ketua HD, Bendahara LD, dan anggota lainnya.
Mereka juga meminta DPRD Dompu menginvestigasi dan memanggil pihak-pihak yang terlibat, termasuk kelompok masyarakat petani yang memanfaatkan dana tersebut, untuk memberikan pertanggungjawaban. Selain itu, Yuliana asal Soro Barat yang sudah masuk DPO karena membawa lari Rp150 juta, diminta untuk segera dicari oleh pihak berwenang.
Ihwan SH telah mengirim surat kepada DPRD Dompu pada 17 Desember 2025 untuk meminta klarifikasi lebih lanjut. Proses ini bertujuan menyelamatkan keuangan negara dan memastikan transparansi penggunaan dana tersebut. Zun
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar